Indonesia dan Keadilan Sosial: Mengapa Pemerataan Masih Jadi Masalah?

Baru saja aku nonton dokumenter Joe Hattab tentang Brunei Darussalam, negara kecil yang bahkan kalau di-zoom di peta pun hampir nggak kelihatan. Tapi lihatlah apa yang mereka punya: rakyat makmur, rumah sakit dan pendidikan gratis, hidup tenang dan terjamin, semua karena satu hal: mereka cuman jualan minyak.

Sekarang, lihat Indonesia. Negara 330 kali lebih besar dari Brunei. Punya segalanya: minyak, tambang, laut, hutan, sawah, gunung, emas, nikel, batubara, gas alam, semua jenis kekayaan bumi ada di sini.

Tapi rakyatnya? Masih harus jungkir balik demi makan dan biaya sekolah.

Kenapa bisa? Karena negara ini tidak diatur untuk rakyat!

Tahun 2016, Oxfam melaporkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir separuh (49%) dari seluruh kekayaan nasional, menjadikan Indonesia berada pada peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Artinya: 281 juta lebih orang sisanya harus berebut sisa-sisa remah dari meja kekuasaan para kapital.

Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem yang bobrok, kapitalisme yang dibiarkan merajalela tanpa kendali.

Kapitalisme membuat segelintir orang bisa menghisap hasil keringat jutaan orang lain tanpa rasa malu. Perusahaan-perusahaan besar merampas tanah, sumber daya alam hingga hancur seperti di Raja Ampat, lalu eksploitasi hasil produksi rakyat, terus mengekspor keuntungan mereka ke luar negeri atau kantong elite.

Negara? Diam saja. Atau bahkan jadi kaki tangan alias babu mereka.

Dan yang paling menyakitkan?

Setiap kali rakyat mencoba berpikir alternatif, dengan membaca, bicara, atau belajar tentang sosialisme atau ide-ide kiri, langsung dicap komunis, langsung dibungkam!

Ini warisan Orde Baru yang menjijikkan. Pemikiran kiri diberangus habis-habisan. Bukan karena berbahaya, tapi karena mengancam kenyamanan para penguasa dan pemilik modal.

Padahal, nilai-nilai pemerataan dan keadilan sosial itu bukan milik satu ideologi tertentu. Pancasila sendiri mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tentang memastikan kekayaan bangsa ini dinikmati oleh SEMUA ORANG, bukan cuma segelintir elit rakus!

KIRI bukan berarti PKI!

Aku berharap suatu saat nanti, masyarakat kita bisa lebih terbuka untuk berdiskusi dan berpikir kritis tentang berbagai ide, termasuk yang berkaitan dengan keadilan sosial, tanpa langsung dihakimi atau dibungkam.

Kita sudah terlalu lama dibodohi oleh sistem kapitalisme yang mengakar. Sudah saatnya Indonesia bicara lantang: cukup!

Indonesia seharusnya lebih adil dan merata dalam mendistribusikan kekayaan alamnya!

Biar rakyat bangkit. Biar kekayaan negeri ini kembali ke tangan yang berhak, siapa lagi kalau bukan RAKYAT. BUKAN KORPORASI!