Presiden di Negara Republik bukanlah Raja

Presiden itu bukan raja.

Harusnya sih begitu ya. Tapi entah kenapa, kadang rasanya batas antara keduanya makin tipis. Makin kabur. Makin susah dibedakan.

Di negara republik, presiden itu dipilih. Dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, dan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah masa jabatannya selesai. Itu prinsipnya. Itu dasarnya. Itu yang diajarkan di sekolah, yang tertulis di konstitusi, yang seharusnya kita pegang erat-erat.

Tapi kenyataannya?

Kenyataannya, kita sering lupa bahwa presiden itu pelayan publik. Bukan penguasa. Bukan majikan. Bukan tuan yang harus selalu dipatuhi tanpa pertanyaan.

Raja berkuasa karena garis keturunan. Presiden berkuasa karena mandat rakyat. Raja duduk di takhta seumur hidup. Presiden duduk di kursi jabatan dengan batas waktu yang jelas. Raja tidak perlu mempertanggungjawabkan keputusannya kepada siapapun. Presiden? Seharusnya setiap keputusannya bisa dipertanyakan, dikritik, bahkan ditolak oleh rakyat yang memilihnya.

Seharusnya.

Tapi kenyataan yang terjadi disekitar kita? Presiden pelan-pelan mulai bersikap seperti raja. Kritik dianggap perlawanan. Pertanyaan dianggap ancaman. Oposisi dianggap musuh, bukan penyeimbang.

Dan yang lebih menyedihkan, rakyatnya sendiri yang kadang memperlakukan presiden menjadi seperti raja. Mengkultuskan. Mengagung-agungkan. Menganggap setiap kata-katanya sebagai titah yang tidak boleh dibantah oleh rakyatnya.

Padahal di republik, presiden itu seperti karyawan. Rakyat itu adalah bosnya. Pajak yang kita bayar itu adalah gajinya. Kalau kinerjanya jelek, harusnya bisa kita tegur. Kalau kebijakannya merugikan, harusnya bisa kita protes. Kalau masa jabatannya habis, harusnya dia pergi dengan lapang dada, bukan mencari celah untuk terus berkuasa.

Republik itu dari bahasa latin: res publica. Yang artinya Urusan Publik. Urusan bersama. Bukan urusan milik satu orang, milik satu keluarga, atau satu dinasti.

Ketika presiden mulai menempatkan keluarganya di posisi-posisi strategis, itu bukan republic lagi, itu kerajaan dengan bungkus demokrasi!

Ketika presiden mulai membungkam media, mengendalikan narasi, dan menyingkirkan siapa pun yang berani berbeda pendapat, itu bukan kepemimpinan, itu tirani!

Dan kita sebagai rakyat, punya tanggung jawab untuk terus mengingatkan bahwa presiden itu bukan raja. Bahwa kursi kekuasaan itu titipan, bukan hak milik. Bahwa demokrasi itu bukan cuma soal memilih setiap lima tahun sekali, tapi juga soal mengawasi setiap hari.

Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita terbiasa.

Karena begitu kita mulai memperlakukan presiden seperti raja, saat itulah republik sudah mati mati. Mungkin tidak secara resmi, mungkin tidak di atas kertas. Tapi di dalam praktiknya, di dalam kehidupan sehari-hari, republik ini sudah berubah menjadi kerajaan yang tidak mau mengakui dirinya sendiri.

Intinya, Presiden bukanlah raja. Dan kita, rakyat, bukanlah hambanya.

Jangan pernah lupakan itu.